Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinanti

Pencapresan Joko Widodo(Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai positif oleh pasar. Namun tanpa program kebijakan yang jelas terutama kebijakan ekonomi hanya akan membuat Jokowi kalah dalam pencapresan pemilu mendatang.

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengatakan, untuk maju menjadi calon presiden (capres), Jokowi perlu memiliki visi-misi yang jelas agar Indonesia bisa keluar dari masalah ekonomi yang selama ini mendera Indonesia.

Fuad menilai, Jokowi masih di bawah bayang-bayang bendera partai sehingga belum dapat merumuskan sendiri visi-misinya untuk membawa Indonesia ke arah mana. Sementara, Megawati, yang notabenenya sebagai pemimpin PDIP lebih memiliki visi-misi yang jelas untuk Indonesia.

“Kinerja dia (Jokowi) sebagai walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta biasa saja. Program-programnya juga belum diketahui, masih belum ada konsep yang jelas untuk menjadi presiden. Sementara Megawati dan Prabowo Subianto lebih terlihat mau ke mana,” kata Fuad di Jakarta, Minggu (16/3).

Fuad menilai, masalah di Indonesia cukup kompleks, khususnya masalah ekonomi. Untuk keluar dari masalah ekonomi yang ada, Indonesia perlu pemimpin yang mampu menekan konsumsi Indonesia. Selain itu, nantinya dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Seharusnya pertumbuhan bukan didominasi oleh konsumsi tetapi investasi dan sektor formal seperti industri jika mau keluar dari jebakan ini. Konsumsi kita tiap tahun kian bertambah tapi tidak dibarengi dengan investasi yang melonjak signifikan,” ungkapnya.

Fuad berharap pemerintahan yang baru mampu mengubah anggaran APBN untuk infrastruktur. Anggaran yang sifatnya hanya untuk birokrasi dan kepentingan politik bisa ditekan. Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, hal ini semata-mata untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Kompetensi Kabinet

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha mengatakan, jika nantinya Jokowi memenangi pemilu 2014, belum tentu dapat membawa Indonesia keluar dari masalah ekonomi atau masalah lain yang menjadi kelemahan Indonesia.

Eugenia menilai, calon presiden nanti juga harus memiliki struktur kabinet yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. “Tidak masalah jika PDIP mendominasi kabinetnya. Asalkan sesuai antara jabatan dan latar belakang pendidikan. Jangan seperti kabinet SBY, didominasi partainya tetapi tidak sesuai kompetensi seperti Roy Suryo yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga,” ungkapnya.

Eugenia menganggap, menteri dalam kabinet yang dibutuhkan untuk Indonesia adalah sosok yang tidak takut terhadap pihak asing. Salah satu penyebab Indonesia masih berada dalam jajaran negara berkembang adalah ketidakberanian pemerintah menolak asing.

“Asing terus mengulurkan hutang pada kita, sehingga membuat kita terus berhutang seperti pada Jepang membuat kita terus menerima produk dari negara lain dan mematikan potensi kita,” jelasnya.

Dia berharap pemerintahan yang baru tidak mengubah drastis arah pembangunan yang sudah ada sekarang. Menurut Eugenia, sebaiknya pemerintahan yang baru melanjutkan pembangunan yang sudah ada sehingga Indonesia tidak banyak mengulang segala sesuatunya dari awal.

Penyebab utama Indonesia yang masih belum bisa keluar dari negara berkembang ada dua. Pertama, besaran hutang Indonesia yang terus bertambah dan justru mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, sektor konsumsi yang menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi.

“Hal ini membuat pendapatan kita tidak ada yang disimpan, kondisi ini sangat berbahaya kecuali pemerintah mampu tekan konsumsi,” katanya.

Selain itu, impor bahan bakar minyak (BBM) yang cukup besar dan anggaran infrastruktur masih minim. “Jika serius dan memang pemerintahan yang baru berpihak kepada rakyat kecil, dalam 10 tahun kita bisa keluar dari kondisi ini,” ujarnya.